KUPANG – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma mengusulkan adanya skema dana bagi hasil dari pengelolaan Taman Nasional Komodo. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan mempercepat pembangunan di NTT.
“Kami ingin keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan konservasi bisa dimaksimalkan agar mendukung peningkatan PAD di NTT, karena itu salah satu sumber pendapatan bagi daerah,” kata Johni Asadoma di Kupang, Senin (15/9).
Gagasan itu disampaikan Johni usai melakukan kunjungan ke Jakarta dan bertemu dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) RI, Ayodhia G. L. Kalake, pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Wagub menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk menjalin kerja sama intensif dengan kementerian terkait demi percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus peningkatan PAD daerah.
“Pertemuan bersama Pak Sesmenko Ayodhia Kalake dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan bisa bergerak dengan baik,” ujar Johni.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur di NTT membutuhkan biaya dan waktu yang besar, sehingga diperlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi dengan kementerian menjadi kunci agar pembangunan dapat terlaksana secara optimal.
Selain usulan dana bagi hasil dari Taman Nasional Komodo, Johni juga menyoroti kebutuhan perbaikan Kapal Wisata Glass Bottom di Labuan Bajo. Kapal wisata tersebut menjadi salah satu daya tarik pariwisata yang harus kembali dioperasikan, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan.
Dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA, Humas Pemprov NTT menyebutkan bahwa Sesmenko IPK Ayodhia G. L. Kalake menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan NTT. Dukungan tersebut mencakup koordinasi lintas kementerian, percepatan alokasi anggaran, hingga asistensi teknis untuk memastikan proyek berjalan sesuai target nasional.
“Komitmen kami mencakup dukungan koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis terkait, percepatan alokasi anggaran pusat, serta asistensi teknis guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan optimal sesuai target nasional,” kata Ayodhia dalam pernyataan tertulis.
Pemerintah pusat juga menegaskan akan terus mengawal program pembangunan di NTT agar tujuan besar percepatan pembangunan serta penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. (ant/ST)