JAKARTA – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat komitmen dalam mempercepat pembangunan infrastruktur melalui dukungan pemerintah pusat. Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, kembali melakukan audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) RI, Ayodhia G. L. Kalake, di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Johni didampingi Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak, serta menyampaikan berbagai usulan prioritas pembangunan jalan, jembatan, dan konektivitas yang dinilai sangat mendesak untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTT.
Johni menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan aspirasi dari seluruh kabupaten/kota di NTT yang telah melalui proses penyaringan dan memenuhi Readiness Criteria (RC), sehingga siap ditindaklanjuti.
“Kami datang membawa prioritas pembangunan dari seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Dengan kondisi geografis kepulauan, topografi yang berat, serta kemampuan fiskal daerah yang terbatas, kami sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat segera diwujudkan,” ujar Johni.
Pemprov NTT mengusulkan penanganan 19 ruas jalan strategis di 19 kabupaten sepanjang sekitar 348 kilometer dengan kebutuhan investasi mencapai Rp1,544 triliun. Selain itu, pemerintah juga mengajukan pembangunan tujuh jembatan strategis dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp105,13 miliar.
Prioritas pembangunan diarahkan untuk memperkuat konektivitas kawasan perbatasan Timor-Leste, pemulihan infrastruktur pascabencana di Flores dan Alor, serta peningkatan akses menuju kawasan pariwisata dan sentra produksi di Sumba, Rote Ndao, dan Sabu Raijua.
Sekretaris Kemenko IPK RI, Ayodhia G. L. Kalake, mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi NTT yang telah menyiapkan usulan lengkap dengan dokumen teknis dan skala prioritas yang jelas.
Ia menegaskan Kemenko IPK siap mengawal seluruh usulan tersebut bersama kementerian teknis agar dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami siap membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini tidak berhenti pada diskusi hari ini, tetapi akan kami tindak lanjuti melalui rapat-rapat teknis bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait lainnya,” tegas Ayodhia.
Pemerintah Pusat juga memastikan dukungan terhadap sejumlah program strategis di NTT, mulai dari pembangunan Jalan Lintas Utara Flores, kawasan perbatasan Motaain, Program Inpres Jalan Daerah, jaringan irigasi pendukung swasembada pangan, pembangunan jembatan strategis, hingga pengembangan kawasan permukiman bagi masyarakat terdampak bencana.
Menutup pertemuan, Wagub Johni menyampaikan optimisme bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.(Sys/ST).