KUPANG – Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Nusa Tenggara Timur tidak akan dirumahkan. Namun di sisi lain, pemerintah daerah tidak akan mentolerir kebocoran anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Kupang, Selasa (7/4/2026) pagi.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Melki terlebih dahulu menyampaikan ucapan Selamat Paskah kepada seluruh ASN dan masyarakat NTT setelah melewati masa libur panjang.
“Puji syukur kita boleh bertemu kembali setelah libur panjang Paskah. Atas nama Pemerintah Provinsi NTT, saya mengucapkan Selamat Paskah kepada seluruh ASN dan masyarakat NTT,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Festival Paskah Pemuda Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) yang berlangsung dengan baik dan mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Lebih lanjut, Gubernur Melki menyoroti perkembangan penanganan PPPK di NTT. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersyukur karena pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
“Kita bersyukur karena Pemerintah Pusat memberikan perhatian serius. Kemarin Bapak Wakil Presiden telah menugaskan para menteri terkait untuk merespons secara komprehensif. Komitmennya jelas, tidak ada PPPK yang akan dirumahkan,” tegasnya.
Menurutnya, kementerian terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan solusi yang adil dan tepat bagi daerah.
“Mereka akan mencermati satu per satu dan membantu daerah dalam mencari solusi terbaik, sehingga penanganan PPPK dapat dilakukan secara tepat dan berkeadilan,” tambahnya.
Selain itu, Gubernur Melki juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada serta memastikan tidak terjadi kebocoran.
“Kami minta seluruh OPD pengelola PAD untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Tidak boleh ada kebocoran,” tegasnya.
Gubernur bahkan menegaskan bahwa pemerintah siap melibatkan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Kali ini kami tidak main-main, karena kondisi fiskal kita terbatas. Kami akan melibatkan aparat penegak hukum dalam pengawasan. Apabila masih ditemukan praktik penyimpangan, maka pasti akan kami tindak tegas,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur Melki juga mengingatkan adanya potensi dampak serius perubahan iklim berdasarkan rilis dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang memprediksi musim panas tahun ini akan lebih panjang dan ekstrem akibat fenomena El Niño.
Menurutnya, NTT menjadi salah satu wilayah yang paling berpotensi terdampak kondisi tersebut.
“NTT menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak El Nino. Jika kita tidak menyiapkan langkah-langkah secara serius dan terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maka dampaknya akan jauh lebih berat,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa dampak yang mungkin terjadi antara lain krisis air bersih, meningkatnya risiko gagal panen, serta terganggunya mata pencaharian masyarakat.
“Air akan semakin sulit, risiko gagal panen meningkat, dan berbagai sektor kehidupan akan terdampak. Ini harus kita antisipasi bersama,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Gubernur Melki meminta seluruh perangkat daerah untuk lebih disiplin dalam pengelolaan anggaran, meningkatkan PAD, serta memastikan setiap belanja daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Sys/ST).