KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi raihan Opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang diterima Pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-76 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Provinsi NTT yang berlangsung di Kupang, Kamis (4/6/2026).
Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, kepada Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Kepala BPK Perwakilan NTT Triyantoro, unsur Forkopimda, anggota DPRD Provinsi NTT, pimpinan perangkat daerah, tokoh agama, pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMD, serta insan pers.
Dalam sambutannya, Budi Prijono menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi empat kriteria utama pemeriksaan keuangan negara.
Keempat kriteria tersebut meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu, kami ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi NTT atas tercapainya keberhasilan Opini WTP ini,” ujar Budi Prijono.
Meski demikian, BPK RI tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi NTT guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang.
Sementara itu, Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan daerah.
Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan BPK tidak hanya menjadi dokumen administratif tahunan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas.
“Setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan. Tindak lanjut tersebut harus diarahkan pada perbaikan sistem, penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencegahan terhadap potensi penyimpangan di masa mendatang,” tegas Emilia Nomleni.
Usai rapat paripurna, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan secara profesional.
Menurutnya, pencapaian Opini WTP ke-11 berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTT yang didukung DPRD NTT serta pendampingan dari BPK RI.
“Terima kasih kepada BPK RI yang secara profesional telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan hasil kerja bersama dan menunjukkan komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku,” ujar Gubernur Melki.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
“Dari Opini WTP ini juga ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI dan ini menjadi perhatian kami jajaran Pemprov NTT. Kami akan segera melakukan rapat untuk menindaklanjuti seluruh temuan yang wajib diselesaikan sesuai arahan dan rekomendasi dari BPK,” tegasnya.
Dengan raihan Opini WTP ke-11 secara berturut-turut tersebut, Pemerintah Provinsi NTT diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.(Sys/ST)