KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung penguatan ekosistem kewirausahaan iklim sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan transisi energi inklusif di Indonesia Timur.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Hasil Pemetaan Ekosistem Kewirausahaan Iklim di Indonesia Timur yang berlangsung di Hotel Aston Kupang, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan ini menyajikan diagnosis kondisi ekosistem kewirausahaan iklim, kesenjangan utama, serta peluang strategis pengembangannya di kawasan Indonesia Timur.
Diseminasi tersebut merupakan bagian dari implementasi kerja sama antara New Energy Nexus Indonesia dengan dukungan Kemitraan Iklim dan Infrastruktur Australia–Indonesia atau KINETIK melalui rangkaian Climate Innovation Workshop dan Baseline Interview bersama pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, pelaku ekosistem, dan wirausaha di Ambon, Kupang, dan Makassar.
Kegiatan ini bertujuan menyampaikan temuan utama hasil kajian pemetaan ekosistem kewirausahaan iklim di Indonesia Timur, memvalidasi hasil analisis melalui masukan dari para pemangku kepentingan, memperkuat kemitraan multipihak, serta mendorong penyelarasan agenda kebijakan dan peluang kolaborasi dalam mendukung transisi energi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi NTT sekaligus Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Jusuf Lery Rupidara, Minister-Counsellor (Economic, Investment and Infrastructure) Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Jonathan Gilbert, Head of Communications and Public Diplomacy KINETIK, perwakilan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan, Wesly Febriyanta Sinulingga, serta perwakilan perguruan tinggi, pemerhati lingkungan dan pelaku usaha.
Dalam sambutannya mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Jusuf Lery Rupidara menyampaikan apresiasi atas kerja sama Australia dan Indonesia dalam mendukung penguatan kewirausahaan iklim di daerah.
“Pemerintah Provinsi NTT sangat mengapresiasi kerja sama antara Australia dan Indonesia, yang diimplementasikan melalui New Energy Nexus dan KINETIK dalam kegiatan diseminasi ini untuk membuka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan kewirausahaan iklim di tingkat lokal,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi bahan informasi sekaligus rujukan dalam penyusunan kebijakan publik terkait pengelolaan iklim yang terintegrasi dengan pengembangan kewirausahaan.
Ia juga menilai forum tersebut menjadi ruang dialog strategis yang dapat memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, hingga inovator daerah dan UMKM.
“Manfaatnya harus menyebar luas di berbagai kalangan, berbagai lembaga, dan berbagai lini pemerintahan. Inovator daerah, UMKM, dan para pelaku usaha rintisan juga terlibat di sini. Mereka adalah motor penggerak untuk proses yang bersifat berkelanjutan ini,” katanya.
Di akhir sambutannya, Jusuf mengajak seluruh peserta untuk serius mengikuti kegiatan tersebut agar hasilnya dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Jonathan Gilbert menegaskan komitmen Australia dan Indonesia dalam memperkuat kerja sama di bidang ketahanan energi, solusi iklim, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan pembangunan inklusif, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
“Kita menjaga komitmen Australia dan Indonesia untuk memperkuat kerja sama di bidang ketahanan energi, solusi iklim, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan pembangunan inklusif, khususnya di Indonesia Timur,” jelasnya.
Ia mengatakan kemitraan Australia–Indonesia di bidang iklim, energi terbarukan, dan infrastruktur berkelanjutan diarahkan untuk mendorong investasi, memperkuat infrastruktur, dan mendukung transisi energi di Indonesia.
Jonathan juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor, termasuk pemerintah, sektor keuangan, akademisi, dan pelaku usaha dalam mengidentifikasi kesenjangan dan mempercepat transisi iklim di Indonesia Timur.
Menurutnya, keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari produksi energi atau pengurangan emisi, tetapi juga dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi masyarakat, kualitas hidup, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat luas.(Sys/ST).