KUPANG – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan masyarakat Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/5/2026), guna menyerap berbagai aspirasi terkait infrastruktur dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan tersebut.
Turut hadir dalam dialog itu Gubernur NTT, Melki Laka Lena dan Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki.
Kunjungan Wapres ke Amfoang dilakukan setelah dirinya menerima aspirasi mahasiswa terkait kondisi infrastruktur di wilayah tersebut saat tiba di Kupang sehari sebelumnya.
“Hari ini saya sebenarnya tidak ada jadwal ke Amfoang. Hari ini jadwal saya ke Pulau Rote. Tapi kemarin ketika mendarat di Kupang, saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait infrastruktur di Amfoang,” ujar Wapres.
Dalam dialog bersama masyarakat, Wapres menyoroti kerusakan dua jembatan yang berdampak besar terhadap aktivitas warga. Ia mengaku prihatin melihat kondisi masyarakat yang harus menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan akibat rusaknya infrastruktur penghubung.
“Tadi sudah kita lihat dua jembatan yang rusak. Dan saya lihat ini kerusakannya cukup parah. Saya mohon maaf sekali, setelah pulang dari sini saya janji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memberikan solusi yang terbaik untuk Bapak-Ibu semua,” katanya.
Wapres juga menyinggung kondisi anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai untuk pergi belajar hingga risiko yang dihadapi ibu hamil akibat sulitnya akses transportasi dan layanan kesehatan.
Selain persoalan jalan dan jembatan, masyarakat Amfoang turut menyampaikan berbagai aspirasi lain seperti keterbatasan akses BBM, belum meratanya listrik dan jaringan internet, sulitnya akses kesehatan, hingga belum optimalnya operasional rumah sakit yang telah dibangun pemerintah.
Menanggapi hal itu, Wapres memastikan pemerintah pusat akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, dan Pertamina.
“Nanti kita segera koordinasi dengan Pertamina. Lalu tadi ada rumah sakit yang sebenarnya sudah dibangun tapi belum difungsionalkan. Segera kita koordinasikan juga dengan Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.
Wapres Gibran juga menegaskan bahwa arah pembangunan nasional saat ini tidak lagi berorientasi Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris dengan perhatian khusus terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk wilayah NTT.
“Sekarang itu sudah tidak ada lagi pembangunan yang Jawa sentris. Jadi bukan Jawa saja yang dibangun, tapi Indonesia sentris. Termasuk NTT,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat Amfoang juga menyampaikan harapan terkait pembangunan SPBU, penyediaan listrik di desa-desa yang belum teraliri listrik, percepatan pengoperasian rumah sakit, pembangunan jembatan penghubung antarwilayah, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Warga turut menyuarakan persoalan keterbatasan air bersih serta isu perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang dinilai masih memerlukan perhatian serius pemerintah pusat.
Sementara itu, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah mengusulkan kepada pemerintah pusat percepatan pembangunan sejumlah ruas jalan dan jembatan strategis, termasuk pengusulan alih status beberapa jalan provinsi menjadi jalan nasional.
Menurut Melki, total panjang ruas jalan yang diusulkan mencapai 1.012,76 kilometer, meliputi jalur strategis di Pulau Timor, Flores, dan Sumba yang terhubung dengan wilayah perbatasan Timor Leste.
“Ruas jalan yang diusulkan tersebut mempertimbangkan beberapa hal di antaranya merupakan jalur strategis yang menghubungkan antar kabupaten/kota, wilayah perbatasan negara dengan Timor Leste, dan menjadi akses utama menuju pusat kegiatan ekonomi, pelabuhan, bandara, serta kawasan pariwisata prioritas,” jelas Melki.
Selain itu, Pemprov NTT juga mengusulkan penanganan sejumlah jembatan rusak akibat bencana banjir, yakni pembangunan Jembatan Kapsali, Bipolo, Nunpisa, dan Termanu dengan total kebutuhan anggaran mencapai lebih dari Rp135 miliar.
Menutup dialog, Wapres meminta pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti secara terpadu.(Sys/ST)