KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang HAM di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Senin (8/6/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Menteri HAM RI Natalius Pigai sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di NTT.
Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa HAM tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan politik, tetapi juga menyentuh pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan martabat manusia. Ia juga menyoroti sejumlah persoalan di NTT seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), stunting, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan perhatian serius.
Pigai mengajak seluruh aparatur sipil negara menjadi pelopor dalam membangun kesadaran HAM di tengah masyarakat serta memastikan partisipasi publik menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan.
Sementara itu, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik kerja sama tersebut dan menilai penguatan perspektif HAM harus menjadi bagian dari seluruh sektor pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Kehadiran Menteri HAM menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan yang berkeadilan dan menghormati martabat setiap warga negara. Masukan dan pengalaman beliau akan menjadi bekal penting bagi kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Gubernur.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT, Oce Yuliana Naomi Boymau, menjelaskan bahwa kerja sama ini akan difokuskan pada percepatan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM, pengembangan Program Desa Sadar HAM, penguatan regulasi berbasis HAM, serta pembentukan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung Redam) guna memperkuat toleransi dan penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian HAM berharap nilai-nilai hak asasi manusia semakin membumi dan menjadi fondasi dalam pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Bumi Flobamorata.(Sys/ST).