ATAMBUA – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, menegaskan pentingnya akurasi data pertanian sebagai dasar penyusunan program dan pengajuan anggaran ke pemerintah pusat. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Belu di Gedung Wanita Bete Lalenok, Atambua, Rabu (8/7/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Belu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR, Staf Khusus Bupati, serta seluruh PPL dari berbagai kecamatan di Kabupaten Belu.
Dalam arahannya, Wabup Vicente meminta seluruh PPL segera menyelesaikan pendataan pertanian secara valid dan akurat dalam waktu satu minggu. Data tersebut mencakup wilayah Kecamatan Raimanuk, Nanaet Duabesi, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Kakuluk Mesak, hingga tiga kecamatan di wilayah Kota Atambua.
“Kita mau usulkan ke pemerintah pusat, tetapi harus didukung data yang benar. Kepala Dinas Pertanian dan seluruh PPL harus bertanggung jawab penuh terhadap data ini. Jangan mengambil data secara asal-asalan karena pasti tidak akan valid,” tegas Vicente.
Menurutnya, seluruh intervensi pemerintah, mulai dari pembangunan jaringan irigasi, pengolahan lahan, penyediaan pupuk, hingga peningkatan produksi pertanian, sangat bergantung pada kualitas data yang diinput oleh para penyuluh melalui aplikasi resmi Kementerian Pertanian.
Ia menjelaskan bahwa semakin cepat dan akurat data yang disampaikan, semakin besar peluang Kabupaten Belu memperoleh dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat.
Selain validasi data, Wabup juga menginstruksikan seluruh PPL untuk melakukan pemetaan terhadap lahan-lahan potensial yang belum dimanfaatkan. Pendataan tersebut harus dilakukan secara rinci dengan membedakan luas lahan kering dan lahan basah agar perencanaan pengembangan sektor pertanian dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Tak hanya menyoroti aspek teknis, Vicente juga mengingatkan pentingnya etika pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, setiap penyuluh memiliki tanggung jawab moral untuk melayani seluruh petani tanpa membedakan latar belakang maupun hubungan kekerabatan.
“Kita jangan bekerja asal-asalan. Yang kita layani adalah keluarga kita sendiri. Negara membayar kita untuk melayani masyarakat. Jangan karena tidak ada hubungan keluarga, lalu pelayanan diberikan setengah hati. Itu merupakan tanggung jawab moral kita,” ujarnya.
Ia berharap para penyuluh lebih aktif turun ke lapangan untuk mendampingi petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Kehadiran PPL di tengah masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan hasil panen, pertumbuhan ekonomi petani, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita bersama-sama melayani masyarakat karena mereka membutuhkan kehadiran kita. Dengan kerja keras dan pendampingan yang baik, kita berharap ekonomi masyarakat terus tumbuh sehingga kesejahteraan keluarga dan masyarakat Belu semakin meningkat,” pungkasnya.(Sys/ST)