SOE, TTS – Bencana tanah longsor yang melanda sejumlah ruas jalan strategis di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) akibat curah hujan tinggi yang masih berlangsung, berdampak serius terhadap akses transportasi dan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Ketua Komisi I DPRD TTS, Marthen Natonis, yang mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera bergerak cepat menangani dampak bencana di lapangan.
Menurutnya, situasi ini sudah mengarah pada kondisi darurat karena tidak hanya memutus akses jalan, tetapi juga mengganggu pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, serta distribusi kebutuhan pokok.
“Bencana ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ketika akses jalan lumpuh, maka semua aktivitas ikut terhambat. Pemerintah tidak boleh lambat dalam bertindak,” tegasnya, Selasa (23/6/2026).
Marthen juga memberikan apresiasi kepada Bupati TTS yang telah turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan kondisi masyarakat dan infrastruktur yang rusak akibat longsor.
Ia menilai langkah tersebut menunjukkan respons cepat pemerintah daerah dalam menghadapi situasi kebencanaan.
“Apresiasi kami kepada Bupati TTS yang sudah turun langsung ke lapangan. Ini bentuk kepedulian dan tanggung jawab yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa langkah tersebut harus segera diikuti oleh OPD teknis, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD TTS, dengan aksi nyata di lapangan seperti pengerahan alat berat dan pembukaan akses jalan darurat.
Selain memutus akses jalan, longsor juga mengancam permukiman warga di beberapa titik. Berdasarkan laporan, sedikitnya lima rumah warga mengalami kerusakan berat, sementara sekitar 30 rumah lainnya berada dalam kondisi rawan jika hujan susulan kembali terjadi.
Sebanyak lima kepala keluarga telah dievakuasi dari lokasi terdampak, sementara warga lainnya mulai bersiap melakukan evakuasi mandiri demi keselamatan.
Melihat kondisi tersebut, DPRD TTS juga mendorong Pemerintah Kabupaten TTS untuk segera memanfaatkan Dana Tidak Terduga (DTT) guna mempercepat penanganan darurat, termasuk evakuasi warga dan bantuan logistik bagi korban terdampak.
“Kami mendorong pemerintah daerah segera menggunakan Dana Tidak Terduga agar penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, DPRD TTS juga meminta adanya koordinasi intensif antara pemerintah kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengingat sebagian ruas jalan yang terdampak merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Marthen turut mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, dan relawan untuk aktif melaporkan titik-titik longsor agar data bencana dapat dihimpun secara akurat dan penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi.
“Data yang lengkap sangat penting agar penanganan bisa lebih efektif dan tidak tumpang tindih,” pungkasnya.
DPRD TTS berharap seluruh pihak dapat bersinergi dalam penanganan bencana ini sehingga akses masyarakat segera pulih dan aktivitas sosial ekonomi dapat kembali berjalan normal.(Sys/ST)