SOE, TTS – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), menjadi sorotan setelah sejumlah guru mengaku hak-hak mereka belum dibayarkan selama enam bulan hingga satu tahun.
Di tengah mencuatnya persoalan tersebut, Kepala SMA Negeri 1 Mollo Selatan, Roni Natonis, justru meminta agar pemberitaan terkait keluhan para guru tidak dipublikasikan terlebih dahulu. Permintaan itu disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada wartawan usai proses konfirmasi.
Keluhan para guru bermula dari belum diterimanya sejumlah hak yang seharusnya mereka peroleh. Beberapa guru yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku ada yang belum menerima hak selama enam bulan, bahkan ada yang mengaku hingga satu tahun.
Menurut pengakuan mereka, persoalan tersebut telah beberapa kali dipertanyakan kepada kepala sekolah.
Para guru juga mengklaim sempat mendapat jawaban yang dinilai tidak memuaskan, termasuk dugaan pernyataan bahwa mereka dipersilakan melapor kepada siapa saja. Bahkan, menurut para guru, kepala sekolah disebut mengaku tidak takut karena dekat dengan Gubernur. Namun, tudingan tersebut dibantah oleh Roni Natonis.
Saat dikonfirmasi wartawan di Kota Soe, Rabu (2/7/2026), Roni menjelaskan keterlambatan pembayaran hak para guru bukan disebabkan oleh ketiadaan dana, melainkan karena bendahara sekolah, Yakob Neolaka, mengundurkan diri sejak Maret 2026.
Menurut Roni, sebelum mengundurkan diri, Yakob mengalami musibah keluarga.
Dalam rentang dua bulan pada tahun 2025, ibu dan ayahnya meninggal dunia sehingga berdampak pada pelaksanaan tugasnya sebagai bendahara sekolah.
Roni mengatakan, setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, pihak sekolah langsung mengusulkan bendahara pengganti kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Usulan itu telah disampaikan sejak Mei 2026, namun hingga kini Surat Keputusan (SK) bendahara baru belum diterbitkan.
“Kalau SK bendahara baru sudah keluar, hak-hak guru langsung kami bayarkan. Uangnya masih ada di bank,” ujar Roni.
Ia menjelaskan, guru yang mengaku belum menerima hak selama satu tahun merupakan penerima tunjangan sertifikasi, sedangkan hak guru lainnya yang tertunda sekitar enam bulan juga akan dibayarkan setelah seluruh proses administrasi selesai.
Roni juga menyampaikan bahwa sekolah telah menerima Dana BOS tahap pertama sekitar Rp240 juta dan tahap kedua dengan nominal yang hampir sama.
Terkait tudingan dirinya pernah mengatakan tidak takut dilaporkan karena dekat dengan Gubernur, Roni membantah keras. Ia menegaskan pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Mollo Selatan dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, ketika wartawan meminta nomor telepon mantan bendahara, Yakob Neolaka, guna memperoleh keterangan pembanding, Roni menolak memberikannya dengan alasan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan yang bersangkutan.
Hingga berita ini diterbitkan, nomor telepon mantan bendahara belum diberikan. Sebaliknya, Roni mengirimkan pesan WhatsApp kepada wartawan yang berisi permintaan agar berita tersebut tidak dipublikasikan terlebih dahulu.
“Kakak dengan hormat nanti kita ketemu dulu, tidak usah kasih naik, ini kan tidak terlalu berat,” tulis Roni dalam pesan WhatsApp yang diterima wartawan.
Permintaan tersebut memunculkan pertanyaan, mengingat persoalan yang dikeluhkan para guru berkaitan dengan hak-hak mereka yang hingga kini belum dibayarkan.
Demi menjaga prinsip keberimbangan, media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari mantan bendahara, Yakob Neolaka, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT terkait proses pengangkatan bendahara baru dan mekanisme pencairan hak-hak guru di SMA Negeri 1 Mollo Selatan.(Sys/ST).