KUPANG – Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Kamillus Elu, menegaskan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan pelaksanaan program strategis pemerintah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Kamillus saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, yang digelar di Kupang pada 27–28 Oktober 2025.
Kegiatan bertema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Dasacita pada Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi NTT” ini dihadiri oleh pimpinan daerah, inspektorat kabupaten/kota, serta lembaga pengawasan terkait.
Dalam paparannya yang berjudul Implementasi Pengawasan APIP dalam Pencapaian Program-Program Strategis Pemerintah Pusat dan Daerah, Wabup Kamillus menegaskan bahwa APIP merupakan garda terdepan dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
“Pengawasan APIP yang optimal akan memastikan program strategis pemerintah, baik pusat maupun daerah, terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai regulasi. Ini penting demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Kamillus.
Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut nyata hasil rakor agar tidak berhenti pada tataran diskusi semata. “Kami di TTU siap menindaklanjuti hasil kegiatan ini agar pengawasan berjalan lebih sistematis dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Inspektorat Provinsi NTT yang juga menjadi moderator kegiatan menyambut baik keterlibatan aktif kabupaten/kota dalam Rakorwasda tahun ini.
“Kehadiran pimpinan daerah seperti Wakil Bupati TTU menunjukkan komitmen serius untuk memperkuat fungsi pengawasan internal. Kami harap ini berlanjut dalam aksi nyata di lapangan,” ujarnya.
Rakorwasda 2025 menitikberatkan pada tiga agenda utama, yakni peningkatan sinergi pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, mendukung keberhasilan Program Strategis Dasacita Pemprov NTT, serta pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun berjalan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas instansi dan mendorong keterbukaan dalam pelaporan hasil pemeriksaan. Namun, tantangannya tetap ada pada konsistensi implementasi di tingkat teknis dan administrasi pelaporan di daerah. (Sys/ST)