KABUPATEN KUPANG – Aliansi Suara Fatbar menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Fatuleu Barat yang digelar Selasa (3/3/2026) di Aula Kantor Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.
Forum perencanaan tahunan tersebut dihadiri Camat Fatuleu Barat, Kapus Poto, anggota DPRD Kabupaten Kupang, Danramil Sulamu, Kapolsek Fatuleu, perwakilan Baperda, BPBD, Dispenduk, Dinas PUPR, para kepala sekolah se-Kecamatan Fatuleu Barat, lima kepala desa, tokoh masyarakat, aktivis, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah.
Dalam forum tersebut, Koordinator Aliansi Suara Fatbar, Justus Petrus Karma, menyampaikan tiga persoalan utama yang dinilai belum tertangani secara optimal dan terus menjadi keluhan masyarakat Desa Poto.
Isu pertama berkaitan dengan kondisi Sungai Sumlili yang sebelumnya telah dinormalisasi pada 6 Februari 2026. Namun, menurut Justus, hasil pekerjaan tersebut kembali rusak akibat derasnya arus sungai sehingga bagian yang telah dikerjakan kembali terputus.
Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada akses jalan penghubung Fatuleu Barat–Amfoang yang merupakan jalan provinsi. Jika akses tersebut terputus, mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat dipastikan akan terganggu.
Aliansi Suara Fatbar pun mendesak pemerintah desa, kecamatan, hingga Pemerintah Kabupaten Kupang untuk segera melakukan penanganan lanjutan, termasuk pemasangan bronjong kawat guna memperkuat tebing sungai.
Permasalahan kedua adalah belum dinormalisasinya Sungai Oelakobis dan Sungai Nek’oni yang kerap meluap dan merendam permukiman warga di RT 002, RT 003, dan RT 004 Dusun I Bonatama sejak 2020 hingga Maret 2026.
Justus mengungkapkan bahwa masyarakat telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada Pemerintah Desa Poto, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas. Bahkan pada 25 Februari 2026, Aliansi Suara Fatbar bersama warga telah bertemu pemerintah desa untuk membahas rencana normalisasi, tetapi hingga 3 Maret 2026 belum ada kepastian realisasi.
Meski demikian, Justus yang juga alumni Universitas Muhammadiyah Kupang mengapresiasi respons cepat Camat Fatuleu Barat, Ayub Anzgar Manafe, S.STP., dalam menanggapi berbagai aduan masyarakat.
Isu ketiga yang disoroti adalah kebutuhan pembangunan menara pemancar jaringan telekomunikasi di Desa Poto. Menurutnya, kondisi jaringan internet di desa tersebut sangat terbatas, padahal Desa Poto merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Fatuleu Barat.
Ia membandingkan dengan beberapa desa lain seperti Kalali, Naitae, Nuataus, dan Tuakau yang telah menikmati akses jaringan telekomunikasi yang lebih baik. Sementara itu, tower yang sempat dibangun di Kantor Camat Fatuleu Barat pada tahun 2021 disebut tidak lagi berfungsi secara maksimal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Desa Poto, Melki Sedek Petang, usai kegiatan Musrenbang bertemu langsung dengan Koordinator Aliansi Suara Fatbar.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Camat Fatuleu Barat dan berkomitmen dalam minggu berjalan akan turun langsung melakukan normalisasi di Sungai Nek’oni dan Sungai Oelakobis.
Camat Fatuleu Barat juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Kupang agar langkah normalisasi sungai dapat segera direalisasikan.
Melalui forum Musrenbang ini, Aliansi Suara Fatbar berharap seluruh aspirasi yang disampaikan tidak sekadar menjadi catatan tahunan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti demi keselamatan, kenyamanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Poto dan sekitarnya. (Sys/ST)