KUPANG – Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan sejumlah capaian positif indikator makro pembangunan daerah dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian laporan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD NTT, Kamis (26/3/2026).
Dalam laporannya, Gubernur Melki menjelaskan bahwa berbagai indikator pembangunan daerah pada tahun 2025 menunjukkan tren positif berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Sejumlah sektor mengalami peningkatan, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Menurutnya, IPM Provinsi NTT pada tahun 2025 tercatat sebesar 69,89 poin atau meningkat 0,75 poin (1,08 persen) dibandingkan tahun 2024.
“Peningkatan IPM 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak,” jelas Melki dalam rapat tersebut.
Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 17,50 persen, turun 1,10 persen poin dibandingkan Maret 2025 dan turun 1,52 persen poin dibandingkan September 2024.
Jumlah penduduk miskin di NTT pada periode tersebut mencapai 1,03 juta orang. Angka ini menurun sekitar 57,09 ribu orang dibandingkan Maret 2025 dan berkurang 76,24 ribu orang dibandingkan September 2024.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan tren menurun. Pada November 2025, tingkat pengangguran turun 0,21 persen poin dibandingkan Agustus 2025 dan menurun 0,7 persen poin dibandingkan Februari 2024.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan IV tahun 2025 tercatat sebesar 5,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year).
“Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 20,35 persen. Selain itu, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,92 persen,” ungkapnya.
Meski demikian, Gubernur Melki menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025 juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kebijakan penyesuaian fiskal nasional dan pengendalian defisit APBN yang berdampak pada berkurangnya ruang fiskal daerah.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan serta memperkuat kemandirian fiskal.
“Dengan adanya penyesuaian fiskal nasional, sebagian besar daerah mengalami penurunan ruang fiskal. Namun kondisi ini harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola keuangan dan mendorong penguatan kemandirian fiskal,” ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan berbagai terobosan, di antaranya digitalisasi pembayaran dan retribusi daerah serta pemberlakuan promo keringanan pajak kendaraan.
Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan publik, memperluas jangkauan pelayanan, sekaligus meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah.
Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat juga terus didorong melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui program One Village One Product (OVOP), saat ini terdapat sekitar 190 UMKM binaan dengan 44 produk unggulan.
Pemerintah Provinsi NTT juga menyediakan ruang pemasaran produk UMKM dengan membentuk NTT Mart yang telah hadir di 22 kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Timur. (Sys/ST).