KUPANG – Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan mulai tahun 2027 sebagai langkah mendorong pemerataan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Kupang Christian Widodo menyampaikan, program tersebut memberikan ruang bagi setiap kelurahan untuk mengusulkan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan warganya.
“Setiap kelurahan diberi ruang untuk mengusulkan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dengan komposisi 80 persen untuk infrastruktur, 10 persen untuk penguatan ekonomi, dan 10 persen untuk kegiatan sosial kemasyarakatan,” ujarnya di Kupang, Jumat.
Kebijakan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2027.
Menurutnya, selama ini masih terdapat ketimpangan pembangunan antarwilayah, di mana beberapa kelurahan lebih sering mendapatkan program pembangunan dibandingkan yang lain.
“Sekarang semua kelurahan mendapat kesempatan yang sama melalui mekanisme Musrenbang,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot Kupang juga akan menerapkan mekanisme evaluasi lintas sektor setiap tiga bulan bersama seluruh perangkat daerah untuk memastikan program pembangunan berjalan secara terintegrasi dan efektif.
Christian menegaskan, pembangunan tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dilakukan secara kolaboratif antarperangkat daerah agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur NTT Melki Laka Lena mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Kupang yang dinilai mampu menghadirkan inovasi pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
Ia menilai pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat serta fokus pada isu-isu strategis seperti penanganan stunting menjadi langkah tepat dalam memperkuat pembangunan daerah.
“Di tengah kondisi fiskal yang semakin efisien, saya melihat Pemerintah Kota Kupang tetap mampu melakukan berbagai terobosan pembangunan. Ini patut diapresiasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat agar program pembangunan dapat berjalan optimal serta memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan alokasi anggaran ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan sekaligus memastikan seluruh kelurahan di Kota Kupang mendapatkan perhatian yang adil dan berkelanjutan. (ant/KS)