KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada capaian angka makro semata, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan, terutama kelompok rentan.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Musrenbang Inklusi Kelompok Rentan atau yang dikenal dengan sebutan “Musik Keren” di Kupang, Selasa (15/4/2026). Forum tersebut menjadi langkah penting dalam menggeser pendekatan pembangunan dari yang bersifat umum menjadi lebih spesifik dan menyasar langsung individu maupun kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Menurut Melki, pembangunan harus berfokus pada manusia sebagai subjek utama, bukan sekadar pada data statistik.
“Pembangunan tidak boleh berhenti di angka makro, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Karena yang kita urus adalah orangnya, bukan sekadar datanya. Untuk itu harus jelas siapa, di mana, dan apa kebutuhannya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, forum Musrenbang inklusi tersebut menjadi ruang penting untuk memastikan kebutuhan kelompok rentan benar-benar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
Di tengah keterbatasan fiskal akibat tekanan ekonomi global serta penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Provinsi NTT juga telah mengambil langkah antisipatif melalui efisiensi anggaran.
Menurut Melki, pemerintah daerah telah melakukan pemangkasan belanja sebesar 10 persen di seluruh perangkat daerah sebagai langkah untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi.
“Ini memang bukan pilihan mudah, tetapi langkah yang perlu agar kita tetap kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan ke depan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyebut sejumlah indikator pembangunan di NTT menunjukkan tren yang positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta angka kemiskinan yang mulai menurun.
Namun ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh hanya terlihat pada data statistik, melainkan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Lebih lanjut, Melki menegaskan bahwa pendekatan pemerintah ke depan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga mendorong kelompok rentan untuk terlibat dalam sektor produktif.
“Mereka harus punya produk. Pemerintah akan membantu dalam proses produksi hingga pemasaran,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah juga sedang membangun ekosistem pasar melalui program NTT Mart serta mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk berbelanja produk lokal guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Melki juga menekankan pentingnya pembenahan data penerima bantuan sosial agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
Ia menegaskan tidak boleh ada lagi masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan justru mendapatkan bantuan, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan malah terlewat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan nilai solidaritas sosial.
“Jangan sampai ada saudara kita yang kesulitan, tetapi kita tidak tahu. Pembangunan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kepedulian,” ujarnya.
Melalui forum Musrenbang Inklusi Kelompok Rentan tersebut, Melki berharap seluruh usulan yang disampaikan benar-benar berkualitas dan tepat sasaran, sehingga tidak ada satu pun kelompok rentan yang tertinggal dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur.(Sys/ST).