SIARAN TIMOR, JAKARTA – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, melakukan audiensi strategis dengan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Purwadi Arianto, di kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting terkait pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di daerah, mulai dari penataan jabatan fungsional, kebutuhan CPNS, hingga fleksibilitas penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam pertemuan itu, Wagub Johni menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi NTT, termasuk ketidakseimbangan distribusi tenaga PPPK di beberapa perangkat daerah serta keterbatasan fiskal yang mempengaruhi belanja pegawai.

Selain itu, Pemprov NTT juga mengusulkan relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung pembiayaan tenaga pendidikan non-ASN serta PPPK paruh waktu.

Menanggapi hal tersebut, Wamen PANRB Purwadi Arianto menegaskan bahwa kebijakan PPPK merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas tenaga kerja sekaligus menghindari pemutusan hubungan kerja secara massal di daerah.

Ia juga menyarankan agar penataan organisasi dan jabatan dilakukan berdasarkan analisis jabatan serta analisis beban kerja yang komprehensif, serta tetap berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Audiensi berlangsung konstruktif dengan harapan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Sys/ST).