KUPANG – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Program dan Sinkronisasi Kebijakan Daerah di Kupang, Senin (04/05/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna mendorong peningkatan mutu pendidikan serta kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah NTT.
Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas SDM. Ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga penguatan karakter dan kemampuan motorik peserta didik.
“SDM yang unggul adalah kunci dalam mengelola potensi besar NTT. Pendidikan harus menjadi pintu utama menuju masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI, Anita Jacoba Gah, memberikan sorotan kritis terkait masih adanya ketimpangan di sektor pendidikan. Ia menyoroti kondisi sekolah rusak serta tingginya angka anak putus sekolah, meskipun berbagai program bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) telah digulirkan.
“Tidak ada bangsa besar tanpa guru yang kuat dan berintegritas. Pemerintah harus memastikan fasilitas dasar pendidikan terpenuhi, termasuk kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan,” tegasnya.
Anita juga mendorong agar pelatihan bagi guru tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menyentuh persoalan mendasar seperti gizi, stunting, serta akses pendidikan di wilayah terpencil. Ia turut mengusulkan adanya program afirmasi khusus bagi guru di daerah perbatasan.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui dua fokus utama, yakni revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran.
Menurutnya, kondisi infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kualitas belajar siswa. “Sekolah yang aman dan nyaman akan berdampak langsung pada peningkatan hasil belajar,” jelasnya.
Secara nasional, pemerintah menargetkan penyediaan perangkat pembelajaran di ratusan ribu satuan pendidikan, termasuk akses internet dan listrik di berbagai wilayah. Selain itu, Kemendikdasmen juga mendorong penerapan pendidikan tanpa kekerasan serta penguatan peran kepala sekolah yang berasal dari Guru Penggerak.
Mewakili pemerintah kabupaten/kota, Bupati Kupang, Yosef Lede, menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan. Ia menyoroti kondisi geografis yang menyebabkan siswa harus menempuh jarak hingga 7 kilometer untuk bersekolah, serta keterbatasan jaringan internet yang menghambat digitalisasi pendidikan.
“Distribusi guru masih menjadi persoalan. Bukan hanya jumlah, tetapi pemerataan ke daerah terpencil. Tunjangan khusus harus benar-benar dirasakan agar guru termotivasi mengabdi di pelosok,” ungkapnya.
Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di NTT, mulai dari perbaikan sarana prasarana hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTT, para kepala daerah se-NTT, jajaran Kemendikdasmen, serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.(Sys/ST).