ALOR – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Alor, Rabu (3/6/2026), untuk meninjau pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya yang saat ini menjadi kawasan konservasi laut terbaik peringkat pertama di Indonesia.
Setibanya di Bandara Mali sekitar pukul 09.40 WITA, Wagub Johni Asadoma disambut Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Alor.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi. Turut mendampingi Wagub, Kepala BPAD Provinsi NTT John Ataupah, Sekretaris Bakeuda Provinsi NTT Arifin, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor Sution Ambao.
Dalam pemaparannya, Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, Augustinus Frumentius HB, menyampaikan bahwa efektivitas pengelolaan kawasan konservasi terus mengalami peningkatan signifikan. Nilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) Alor kini mencapai 94,21 persen dengan status emas, meningkat dari 88,12 persen pada tahun 2023.
“Kawasan Konservasi Perairan Alor seluas 277.072,61 hektare saat ini menjadi pengelola kawasan konservasi laut terbaik peringkat pertama di Indonesia. Selain konservasi, kawasan ini juga dikembangkan untuk budidaya mutiara, rumput laut, perikanan tangkap, serta wisata bahari,” jelas Augustinus.
Ia menambahkan, sektor kelautan juga memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2025, realisasi PAD mencapai Rp3,39 miliar atau melampaui target sebesar Rp2,75 miliar. Sementara pada tahun 2026, target PAD ditingkatkan menjadi Rp6,5 miliar dengan realisasi hingga 31 Mei mencapai Rp1,21 miliar atau 18,62 persen.
Peningkatan pendapatan tersebut didukung oleh implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, termasuk retribusi wisata bahari. Dari Maret hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 955 wisatawan melakukan aktivitas snorkeling dan diving di kawasan tersebut, dengan 833 di antaranya merupakan wisatawan mancanegara.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi pengelola kawasan konservasi, seperti keterbatasan anggaran operasional, kerusakan sarana pengawasan, rendahnya kepatuhan administrasi sebagian pelaku usaha, hingga masih ditemukannya praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di beberapa wilayah perairan.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Johni Asadoma memberikan apresiasi atas capaian yang diraih UPTD sekaligus menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan.
“Saya optimistis target PAD dapat tercapai dan terus meningkat. Namun pengembangan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya konservasi. Bom ikan adalah bencana bagi laut Alor karena merusak terumbu karang, mengancam biota laut, dan merugikan generasi masa depan,” tegas Johni Asadoma.
Sebagai langkah konkret, Wagub menginstruksikan agar dalam dua hingga tiga minggu ke depan dilakukan penyuluhan khusus di Pulau Buaya yang masih dianggap rawan praktik pengeboman ikan. Kegiatan tersebut diminta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, serta memanfaatkan media edukasi visual mengenai dampak bom ikan dan sampah plastik terhadap lingkungan laut.
Selain itu, Johni juga meminta BPAD Provinsi NTT berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun peta permasalahan secara komprehensif, mulai dari aspek regulasi, sarana-prasarana hingga perilaku masyarakat, guna dibahas bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Melihat besarnya potensi wisata bahari Alor, Wagub turut mendorong pembangunan pusat kuliner dan kerajinan UMKM yang terintegrasi guna meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Ia juga mendukung pemasangan mooring buoy atau fasilitas tambat kapal ramah lingkungan untuk melindungi terumbu karang dari kerusakan akibat jangkar kapal wisata.
Sementara itu, Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan dan pengaturan perizinan terhadap para operator wisata selam agar aktivitas wisata bahari di Alor tetap berjalan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam menjaga kelestarian laut Alor sekaligus mendorong sektor kelautan dan pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat.(Sys/ST).