JAKARTA – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma bersama Staf Ahli TP PKK Provinsi NTT, Vera Christina Asadoma, mengikuti Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Program PAKU Integritas 2026 diikuti oleh para wakil gubernur beserta pasangan dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi yang menitikberatkan pada penguatan integritas pribadi, keluarga, dan kelembagaan pemerintahan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua lokasi, yakni Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI serta Gedung Merah Putih KPK RI.
Selama pelatihan, para peserta memperoleh berbagai materi penting, di antaranya internalisasi nilai-nilai dasar antikorupsi dan etika kepemimpinan, penguatan budaya integritas dalam birokrasi daerah, identifikasi risiko korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah, penyusunan rencana aksi penguatan integritas yang konkret, serta refleksi kepemimpinan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Menariknya, program ini tidak hanya ditujukan bagi penyelenggara negara, tetapi juga memberikan pembekalan khusus kepada pasangan kepala daerah. Hal tersebut menegaskan bahwa keluarga merupakan benteng moral pertama yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas pejabat publik.
Keikutsertaan Wakil Gubernur NTT bersama pasangan dalam program ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi sekaligus memperkuat budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berwibawa.
Wakil Gubernur Johni Asadoma berharap nilai-nilai integritas yang diperoleh selama pelatihan dapat segera diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
“Melalui pelatihan ini, nilai-nilai integritas yang diperoleh diharapkan dapat segera diimplementasikan secara berkelanjutan di NTT. Target utamanya adalah mempercepat transformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel, melayani dengan sepenuh hati, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Johni Asadoma.
Melalui pelatihan tersebut, diharapkan lahir semakin banyak pemimpin daerah yang menjunjung tinggi integritas serta mampu membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, sehingga pelayanan publik dan pembangunan di daerah dapat berjalan lebih efektif demi kesejahteraan masyarakat. (Sys/ST).