KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT menjadi teladan dalam membangun keluarga, mendukung pendidikan anak, serta mengedukasi masyarakat terkait kebijakan pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Melki saat memimpin apel bersama ASN di halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Senin (13/7/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT mendukung Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Masuk Sekolah (GAMAS) melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI.
Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah agar memberikan kesempatan kepada ASN, khususnya para ayah, untuk mengantar anak mereka pada hari pertama masuk sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pada kesempatan ini juga, saya menyampaikan terima kasih kepada semua ayah di NTT yang hari ini mengantar anaknya masuk sekolah,” ujar Gubernur Melki.
Menurutnya, kehadiran seorang ayah pada hari pertama sekolah memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar mengantar anak. Kehadiran tersebut merupakan bentuk penguatan peran keluarga dalam pendidikan karakter sekaligus memberikan rasa aman, semangat belajar, dan kedekatan emosional antara orang tua dan anak.
“Gerakan ini sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar. Ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah dalam membangun keluarga yang berkualitas. Kami mengajak seluruh ASN menjadi teladan dalam pengasuhan anak demi melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter,” katanya.
Selain mendukung GAMAS, Gubernur kembali mengingatkan pentingnya pelaksanaan Peraturan Gubernur NTT Nomor 24 Tahun 2026 tentang Gerakan Jam Belajar Masyarakat yang telah disosialisasikan di seluruh kabupaten dan kota di NTT.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah mengajak seluruh keluarga menciptakan suasana belajar yang kondusif di rumah setiap hari pada pukul 18.00 hingga 19.30 WITA, dengan melibatkan orang tua secara aktif dalam mendampingi anak belajar.
Gubernur menegaskan bahwa ASN harus menjadi contoh utama dalam menjalankan kebijakan tersebut.
“ASN harus menjadi teladan karena keteladanan ASN akan menjadi contoh bagi masyarakat luas. Saya juga ingin ke depan semua kegiatan pemerintahan berhenti sebelum pukul 18.00 WITA dan dapat dilanjutkan kembali setelah pukul 19.30 WITA. Hal ini harus direncanakan dan disesuaikan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa GAMAS dan Gerakan Jam Belajar Masyarakat merupakan dua program yang saling melengkapi. Jika GAMAS mendorong keterlibatan ayah pada awal proses pendidikan anak di sekolah, maka Jam Belajar Masyarakat memastikan pendampingan tersebut terus berlanjut setiap hari di lingkungan keluarga.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Melki juga meminta seluruh ASN berperan aktif mendukung implementasi Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Alat Berat (PAB).
Menurutnya, ASN memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban membayar pajak serta manfaat yang diperoleh dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya ingin para ASN membantu menjelaskan kepada masyarakat terkait Pergub Nomor 13 Tahun 2025. Masyarakat harus memahami hak dan kewajibannya sehingga tercipta keadilan bagi seluruh wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh penerimaan pajak daerah akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah tidak hanya menjalankan tugas administrasi, tetapi juga menjadi penyambung informasi pemerintah kepada masyarakat agar setiap kebijakan dapat dipahami dan didukung bersama.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata. Semakin tinggi kepatuhan membayar pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah membangun NTT,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTT optimistis implementasi berbagai kebijakan tersebut akan memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbesar kapasitas fiskal daerah, serta mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.(Sys/ST)