KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Wilayah NTT (BEMNUS NTT) di ruang kerjanya, Selasa (30/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum dialog antara Pemerintah Provinsi NTT dan mahasiswa untuk membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah.
Dalam audiensi tersebut, BEMNUS NTT menyampaikan sejumlah aspirasi dan pandangan kritis terkait kebijakan pemerintah daerah. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
Mahasiswa menyoroti ketentuan yang mengatur kendaraan bermotor yang belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), termasuk kendaraan berpelat nomor luar NTT, tidak diperkenankan membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU. Menurut BEMNUS NTT, kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan sosialisasi yang menyeluruh, mekanisme pelaksanaan yang jelas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat agar tidak menghambat akses terhadap layanan publik.
Menanggapi hal itu, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan bahwa regulasi tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, peningkatan PAD menjadi salah satu kunci memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pergub ini dibuat agar semakin banyak kendaraan membayar pajak tepat waktu, kendaraan luar daerah yang beroperasi di NTT dapat dimutasi atau didaftarkan di NTT sehingga ikut berkontribusi melalui pajak, dan penerimaan daerah meningkat untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik,” jelas Gubernur.
Selain membahas kebijakan perpajakan, audiensi juga membicarakan rencana pengembangan proyek tambak garam di Kabupaten Rote Ndao. BEMNUS NTT berharap pelaksanaan proyek tersebut tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan, memperhatikan aspirasi masyarakat lokal, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Mahasiswa juga memberikan apresiasi terhadap program pembangunan rumah layak huni yang dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, mereka mendorong agar pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal, terus menjadi perhatian pemerintah.
Menutup pertemuan tersebut, Gubernur Melki menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga memastikan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat, seperti percepatan swasembada garam nasional, penyediaan rumah layak huni, serta pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. (Sys/ST).