LABUAN BAJO – Bupati Kupang, Yosef Lede, menyuarakan tuntutan agar pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola dan mengolah sendiri sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Seruan itu disampaikannya dalam forum Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah daerah se-Nusa Tenggara Timur (NTT) di Labuan Bajo, Jumat (3/7/2026).
Di hadapan Ketua Tim Banggar DPR RI, Dr. Wihadi Wijanto beserta anggota Banggar, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, para kepala daerah se-NTT, dan perwakilan Bank Indonesia, Yosef menegaskan bahwa Kabupaten Kupang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Mulai dari jagung, peternakan, pinang, garam hingga sektor pariwisata.
Namun, menurutnya, kekayaan tersebut belum mampu memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat karena sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
“Kabupaten Kupang punya potensi besar. Jagung, ternak, pinang, garam, hingga pariwisata semuanya ada. Tapi yang kita butuhkan bukan sekadar menjadi pemasok bahan mentah. Kita ingin mengolahnya sendiri agar nilainya bertambah dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat kita,” tegas Yosef Lede.
Ia menilai sudah saatnya daerah diberi kesempatan membangun industri pengolahan berbasis potensi lokal. Dengan hilirisasi, komoditas unggulan tidak lagi keluar daerah sebagai bahan baku, tetapi diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Hilirisasi akan membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Ini bukan soal menuntut, tetapi soal keadilan. Potensi ada, sumber daya manusia ada. Yang kami butuhkan adalah kebijakan yang memberi kesempatan kepada daerah untuk mandiri,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari Gubernur NTT, Melki Laka Lena. Dalam forum yang sama, Melki mengajak seluruh kepala daerah memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada NTT agar daerah kepulauan itu mampu memanfaatkan kekayaan alamnya secara optimal.
“Mari kita perjuangkan bersama kebijakan fiskal yang lebih adil bagi NTT. Agar provinsi kepulauan ini benar-benar bisa tumbuh kuat, berdiri di atas kaki sendiri, dan memanfaatkan kekuatannya sendiri,” kata Melki.
Forum Banggar DPR RI bersama pemerintah daerah se-NTT itu menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan pembangunan, termasuk dorongan agar kebijakan nasional memberikan ruang lebih besar bagi daerah dalam melakukan hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
Seruan Yosef Lede pun menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Ia berharap Kabupaten Kupang dan daerah-daerah lain di NTT tidak lagi hanya dikenal sebagai penghasil bahan mentah, tetapi mampu menjadi pusat pengolahan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.(Sys/ST).