KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin langsung apel penertiban kendaraan dinas di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT, Jumat (17/4/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya membenahi kepatuhan internal pemerintah daerah, khususnya terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Dalam apel tersebut dilakukan pengecekan fisik terhadap kendaraan dinas milik pemerintah provinsi. Namun dari total 281 unit kendaraan dinas yang tercatat, hanya 120 unit yang hadir untuk diperiksa.
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi tata kelola aset daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
“Kita harus jujur bahwa tingkat kepatuhan masih jauh dari ideal. Dari total 281 kendaraan dinas, hanya 120 unit yang hadir. Ini menjadi alarm serius bagi tata kelola aset daerah kita,” tegasnya.
Menurut Gubernur, kegiatan penertiban ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan langkah nyata untuk memastikan seluruh kendaraan dinas tercatat dengan baik, mulai dari keberadaan, pengguna, kondisi kendaraan, hingga status pembayaran pajaknya.
Ia menekankan bahwa tidak boleh ada aset milik pemerintah yang tidak terdata atau tidak diketahui keberadaannya.
“Kita ingin memastikan semua kendaraan dinas benar-benar terdata dengan jelas: di mana keberadaannya, siapa yang menggunakan, bagaimana kondisinya, dan apakah pajaknya sudah dibayar. Tidak boleh ada satu pun aset pemerintah yang ‘tidak terlihat’,” ujarnya.
Gubernur juga meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan pembenahan internal terkait pengelolaan kendaraan dinas. Kendaraan yang tidak hadir dalam apel penertiban akan ditelusuri dan dinas terkait akan diberikan teguran resmi.
Ia menegaskan bahwa seluruh aset pemerintah, baik yang masih digunakan, rusak, maupun yang akan dilepas, harus dilaporkan secara transparan.
Lebih lanjut, Gubernur Melki mengingatkan bahwa persoalan kepatuhan pajak kendaraan dinas tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada keuangan daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau kendaraan pemerintah saja tidak taat pajak, maka kita sendiri yang mengurangi pendapatan daerah,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memberi contoh kepada masyarakat dengan memastikan kendaraan pribadi mereka juga taat membayar pajak.
Ia mendorong agar budaya saling mengingatkan tentang kewajiban pajak dapat dibangun, baik di lingkungan kerja maupun dalam keluarga.
Ke depan, Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk melakukan penertiban kendaraan dinas secara berkala. Pemerintah juga terus mencari cara agar proses pembayaran pajak kendaraan menjadi lebih mudah dan tidak menyulitkan masyarakat.
“Kalau kita sudah tertib di internal, maka kita punya legitimasi yang kuat untuk mengajak masyarakat ikut taat pajak. Ini tentang tanggung jawab bersama untuk memperkuat keuangan daerah dan mendorong pembangunan NTT yang lebih baik,” pungkasnya.(Sys/ST).