JAKARTA – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil mengamankan komitmen dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan penanganan kebencanaan di NTT. Komitmen tersebut diperoleh saat Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, beraudiensi dengan Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto di Kantor BNPB RI, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Johni Asadoma menegaskan bahwa kunjungan Pemerintah Provinsi NTT ke pemerintah pusat bukan sekadar menyampaikan usulan, melainkan memastikan berbagai kebutuhan masyarakat NTT terus mendapat perhatian.
“Kami datang bukan sekadar menyampaikan proposal, tetapi memastikan kebutuhan masyarakat NTT terus mendapat perhatian pemerintah pusat,” tegas Johni.
Audiensi tersebut membuahkan hasil positif. BNPB menyatakan komitmennya untuk membangun satu jembatan permanen senilai sekitar Rp14,6 miliar, membangun sumur bor di wilayah rawan kekeringan, menyalurkan kendaraan operasional kebencanaan, serta memberikan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana.
Dalam kesempatan itu, Johni menyampaikan berbagai persoalan yang ditemuinya saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, khususnya Kabupaten Alor dan Kabupaten Kupang. Ia menyoroti masih adanya jembatan yang rusak akibat bencana Siklon Tropis Seroja yang hingga kini belum dapat difungsikan secara optimal.
Menurutnya, kerusakan infrastruktur tersebut berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari terhambatnya mobilitas, distribusi logistik, aktivitas ekonomi, hingga akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pemerintahan.
“Saya melihat langsung kondisi di Alor. Masih ada beberapa jembatan yang putus akibat Seroja. Bagi masyarakat, jembatan ini merupakan urat nadi yang menghubungkan antarwilayah. Ketika musim hujan tiba, akses transportasi terputus dan aktivitas masyarakat lumpuh,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Johni juga mengangkat kebutuhan penyediaan air bersih di sejumlah wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan. Ia berharap pemerintah pusat dapat membantu pembangunan sumur bor guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mendukung sektor pertanian.
Wakil Gubernur menegaskan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi alasan utama pemerintah provinsi terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
“APBD Provinsi NTT sekitar Rp1,3 triliun tentu sangat terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan yang begitu besar. Karena itu kami terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan di NTT tetap menjadi prioritas nasional,” katanya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto memastikan pihaknya akan memberikan dukungan sesuai kewenangan BNPB.
Salah satu bentuk dukungan itu adalah pembangunan satu jembatan permanen dengan nilai sekitar Rp14,6 miliar yang akan dikoordinasikan bersama TNI Angkatan Darat agar proses pelaksanaannya dapat berjalan lebih cepat.
Selain itu, BNPB akan melakukan survei geolistrik sebelum pembangunan sumur bor untuk memastikan keberadaan sumber air. Jika kondisi geologi tidak memungkinkan, penyediaan air bersih akan dilakukan melalui pembangunan jaringan perpipaan.
BNPB juga akan menyalurkan bantuan berupa mobil tangki air, perahu bermotor untuk wilayah kepulauan, kendaraan operasional penanggulangan bencana, serta logistik darurat seperti tenda keluarga dan perlengkapan kebencanaan lainnya.
“NTT bukan daerah yang jauh bagi kami, tetapi sangat dekat. Kami memahami berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat NTT dan akan terus memberikan dukungan,” kata Suharyanto.
Ia menambahkan, BNPB juga siap berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain apabila terdapat usulan yang berada di luar kewenangan lembaganya.
Komitmen tersebut diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat NTT, khususnya dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, membuka kembali akses transportasi yang terputus, memperluas layanan air bersih di daerah rawan kekeringan, serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa mendatang.
Dalam audiensi tersebut, Wakil Gubernur Johni Asadoma didampingi Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak, Kepala Bapperida Kabupaten Alor Dominikus Salmau, serta Kepala BPBD Kabupaten Alor Obeth Bolang.(Sys/ST).