KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka peluang lebih luas bagi Timor-Leste untuk berinvestasi dan memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan perbatasan.
Mulai dari perdagangan lintas batas, pengembangan kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ), energi baru terbarukan, industri garam, hingga pembangunan industri tangki air menjadi sektor-sektor yang dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan bersama.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, dengan delegasi Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Urusan Dalam dan Luar Negeri Timor-Leste bersama perwakilan pelaku usaha Timor-Leste di Ruang Rapat Gubernur NTT, Selasa (7/7/2026).
Delegasi Timor-Leste dipimpin Koordinator Bidang Kemitraan dan Reformasi Kabinet, Martins Magno, didampingi Staf Kementerian Perdagangan Lino M. Sarmento, Sekretaris III CRDTL di Kupang Domingos Meni, serta Advisor Shubash Mishra.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, kedua pihak membahas berbagai peluang kerja sama strategis yang diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat NTT dan Timor-Leste.
Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Timor-Leste yang terus membangun komunikasi dan membuka ruang kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTT.
Menurutnya, kedekatan geografis, hubungan sejarah, dan interaksi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi modal kuat untuk membangun kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.
“Pada prinsipnya kami menyambut baik berbagai peluang kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun karena menyangkut hubungan antarnegara, seluruh proses harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat,” tegas Johni.
Salah satu gagasan yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut adalah rencana pembentukan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas di wilayah perbatasan.
Menurut Johni, konsep itu diharapkan mampu meningkatkan arus perdagangan, menarik investasi baru, sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi antara NTT dan Timor-Leste.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembentukan FTZ masih berada pada tahap kajian karena merupakan kebijakan strategis nasional yang memerlukan persetujuan pemerintah pusat beserta kementerian terkait.
Selain perdagangan, sektor energi baru dan terbarukan juga menjadi fokus pembahasan.
Pemerintah Provinsi NTT menilai investasi tenaga surya sangat potensial mengingat wilayah NTT memiliki intensitas penyinaran matahari yang tinggi sepanjang tahun.
Di sektor industri garam, peluang investasi diarahkan pada pengembangan industri hilir seperti pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk garam.
Langkah ini sejalan dengan pengembangan kawasan industri garam di Kabupaten Rote Ndao yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional.
Pemerintah Provinsi NTT juga menyambut baik rencana investasi pembangunan industri tangki air untuk mendukung kebutuhan penyimpanan air bersih di daerah-daerah yang mengalami musim kemarau panjang.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat membentuk tim teknis untuk mengidentifikasi peluang kerja sama secara lebih rinci, termasuk aspek regulasi, investasi, dan mekanisme pelaksanaannya. Delegasi Timor-Leste juga mengusulkan penyusunan Letter of Intent (LoI) sebagai langkah awal menuju kerja sama yang lebih konkret.
Audiensi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara NTT dan Timor-Leste. Pemerintah Provinsi NTT berharap kemitraan yang dibangun dapat menghadirkan investasi baru, membuka lapangan kerja, meningkatkan perdagangan lintas batas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di kedua negara.(Sys/ST).