ATAMBUA – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Gedung Wanita Betelalenok, Senin (20/4/2026).
Dalam sambutannya, Wabup Belu menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Menurutnya, Musrenbang menjadi wadah penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program kerja pemerintah melalui pendekatan perencanaan dari bawah atau bottom-up.
“Tahun ini, RKPD 2027 mengusung tema pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan layanan dasar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Tema ini dijabarkan dalam 10 program prioritas daerah yang sejalan dengan visi misi Belu Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya,” ujar Vicente Hornai.
Ia juga menyoroti tantangan kondisi ekonomi global yang berdampak pada efisiensi anggaran serta pengurangan transfer dana ke daerah. Menurutnya, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi penghambat pembangunan, melainkan harus menjadi pemicu inovasi dalam pengelolaan anggaran.
“Di tengah ketidakpastian global dan efisiensi anggaran, kita harus jitu menentukan skala prioritas. Anggaran harus dialokasikan tepat sasaran untuk pelayanan dasar. Kita juga akan mendorong digitalisasi pelayanan serta efisiensi belanja operasional yang kurang produktif,” tegasnya.
Wabup Belu juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten Belu, serta kolaborasi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.
Fokus pembangunan Kabupaten Belu ke depan diarahkan pada penurunan angka kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, serta penguatan ketahanan pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Vicente Hornai menyampaikan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian bersama dalam proses perencanaan pembangunan.
Pertama, memastikan setiap program yang dirancang benar-benar memberikan dampak nyata bagi kebutuhan masyarakat.
Kedua, mengakomodir seluruh usulan dari desa, kelurahan, kecamatan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dengan tetap memperhatikan asas pemerataan, urgensi, serta keselarasan dengan prioritas nasional maupun provinsi.
Ketiga, melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program secara berkala agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara maksimal.
Ia juga mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu untuk bekerja secara cerdas, berinovasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Selain itu, Wabup Belu mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda, untuk turut berperan aktif mengawasi jalannya pembangunan di daerah.
Acara pembukaan Musrenbang RKPD tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Belu, Penjabat Sekretaris Daerah, staf khusus Bupati Belu, para asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, serta berbagai unsur masyarakat.(Sys/ST).