ATAMBUA – Pemerintah Kabupaten Belu mulai menyiapkan langkah strategis untuk menjadikan Kota Atambua sebagai kota internasional di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkotaan Atambua yang dibuka langsung oleh Bupati Belu Willybrodus Lay, SH, Selasa (3/3/2026) di Aula Gedung Wanita Betelalenok Atambua.

Kegiatan tersebut menghadirkan tim perencana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang akan mendampingi Pemerintah Kabupaten Belu dalam menyusun desain pengembangan Kota Atambua sebagai kota perbatasan internasional yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Dalam sambutannya, Bupati Willy Lay menegaskan bahwa Atambua harus bertransformasi dari kota biasa menjadi kota internasional yang representatif sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita ingin Atambua tidak lagi menjadi kota biasa. Kita harus desain dari sekarang supaya menjadi kota internasional perbatasan yang membanggakan sebagai beranda NKRI,” tegasnya.

Ia menyampaikan sejumlah gagasan strategis yang perlu dituangkan dalam dokumen masterplan pembangunan, termasuk pembangunan jalan lingkar luar (ring road) untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman dan tata ruang kota.

“Ring road itu bukan sekadar jalan. Itu untuk mengatur tata kota supaya masyarakat tidak membangun rumah sembarangan dan kota kita tertata dengan baik,” jelasnya.

Selain infrastruktur jalan, Bupati juga menekankan pentingnya ruang terbuka hijau dan taman kota sebagai identitas kota modern. Pemerintah daerah bahkan telah merelokasi beberapa kantor seperti Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM demi menghadirkan taman kota yang representatif.

“Salah satu ciri utama kota itu adalah taman. Kalau kita ke luar negeri atau ke Timor Leste, mereka punya taman yang bagus. Kita juga harus punya taman yang menjadi kebanggaan masyarakat,” ujarnya.

READ  Nasib Tak Jelas, Honorer TTS Ancam Duduki dan Tidur di Kantor Bupati

Lebih lanjut, Bupati Willy Lay mendorong Atambua menjadi kota festival dengan memanfaatkan potensi maritim di Selat Ombai yang menjadi jalur lintasan ikan marlin, tuna, dan cakalang. Ia mengingat pengalaman penyelenggaraan turnamen memancing yang mendapat respons besar dari peserta.

“Kita punya potensi besar di laut. Kalau dikelola dengan baik, Atambua bisa dikenal sebagai kota festival dan sport tourism,” ungkapnya.

Dari sisi konektivitas, ia juga menyoroti potensi Bandara Haliwen yang pernah menjadi titik persinggahan penerbangan internasional menuju Darwin, Australia.

“Bandara Haliwen sangat strategis. Ke depan kita harapkan bukan hanya pesawat kecil, tetapi juga pesawat berbadan besar bisa mendarat di sini,” harapnya.

Selain itu, keberadaan Pelabuhan Atapupu serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain dengan nilai perdagangan Indonesia–Timor Leste sekitar Rp700–800 miliar per tahun dinilai sebagai potensi strategis yang harus dimaksimalkan.

Bupati juga menyinggung peluang besar apabila proyek Blok Masela mulai beroperasi di masa mendatang.

“Kalau Blok Masela berjalan, Belu harus siap menjadi kota logistik pendukung. Letak geografis kita sangat strategis,” tandasnya, sembari mengajak seluruh peserta FGD menyampaikan ide dan gagasan secara terbuka agar masterplan yang disusun benar-benar komprehensif dan visioner.

Sementara itu, Ketua Tim Perencana UGM, Dr. Ir. Arif Kusumawanto, MT, IAI, IPU, menjelaskan bahwa metode diskusi akan dibagi ke dalam empat kelompok tematik, yakni arsitektur kota, pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi wilayah, serta pengembangan sosial budaya.

“Kami ingin semua ide yang muncul benar-benar orisinal. Nanti akan kami analisis untuk merumuskan desain terbaik bagi Kota Atambua,” jelasnya.

Ia berharap melalui kerja sama ini Atambua dapat berkembang menjadi kota yang indah, unik, dan membanggakan sebagai kota perbatasan.

READ  TTU Terima Tim Penilai Eliminasi Malaria, Pemerintah Tegaskan Komitmen Jaga Zero Kasus

FGD tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Belu, staf khusus bidang perencanaan dan investasi, pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga perwakilan organisasi kepemudaan dan pengusaha di Kabupaten Belu. (Sys/ST)

Most Popular