KUPANG – Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma menghadiri Rapat Paripurna ke-74 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025/2026 di DPRD Provinsi NTT, Senin (4/5/2026).
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian laporan Panitia Kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT Tahun Anggaran 2025, penandatanganan berita acara penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ, serta penyerahan dokumen rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi NTT.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni dan dihadiri Wakil Ketua I Fernando Soares, Wakil Ketua III Kristien Samiyati Pati, 47 anggota DPRD, pimpinan perangkat daerah, serta tim pakar DPRD.
Dalam laporan Panitia Kerja, DPRD menilai sejumlah capaian pembangunan daerah menunjukkan tren positif, terlihat dari indikator makro seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, dan berkurangnya tingkat pengangguran terbuka. Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa capaian tersebut harus berdampak langsung pada masyarakat.
“Capaian pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya terlihat pada angka-angka statistik,” tegas Juru Bicara Panitia Kerja, Astria B. Gaidaka.
IPM NTT tercatat meningkat dari 69,14 menjadi 69,89 yang mencerminkan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Namun, pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah.
Sementara itu, angka kemiskinan turun dari 19,02 persen menjadi 17,50 persen dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 3,80 persen menjadi 3,10 persen. DPRD menilai perbaikan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja.
“Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran harus diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan kemampuan ekonomi masyarakat,” lanjut Astria.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti kenaikan Gini Rasio dari 0,315 menjadi 0,322 yang menunjukkan adanya potensi ketimpangan distribusi pendapatan di tengah pertumbuhan ekonomi.
“Ketimpangan pendapatan perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok,” ujarnya.
Untuk meningkatkan dampak pembangunan, DPRD mendorong penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi serta percepatan penanganan stunting.
Selain itu, hilirisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga dinilai penting guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.
DPRD juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis data agar program pemerintah tepat sasaran, serta penguatan tata kelola pemerintahan melalui transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tindak lanjut rekomendasi DPRD harus menghasilkan perubahan nyata, terukur, dan berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan administratif,” tutupnya.
Rapat paripurna diakhiri dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen rekomendasi DPRD oleh Ketua DPRD Emilia Nomleni kepada Wakil Gubernur Johni Asadoma sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Nusa Tenggara Timur.(Sys/ST).