KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2027 di Hotel Aston Kupang, Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk menyatukan visi dan arah kebijakan pembangunan agar lebih terukur, terintegrasi, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan berjalan selaras dan benar-benar berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat NTT,” ujarnya.
Menurutnya, RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Provinsi NTT 2025–2029, sehingga harus mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program yang konkret dan terukur.
RKPD 2027 mengusung tema “Peningkatan Layanan Dasar, Sumber Daya Manusia, dan Produktivitas Perekonomian”, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan dasar sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Dalam paparannya, Gubernur Melki membeberkan lima prioritas utama pembangunan NTT tahun 2027.
Prioritas pertama adalah peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan sumber daya manusia (SDM), termasuk percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, perlindungan sosial, serta pengentasan kemiskinan.
“Kita menargetkan prevalensi stunting pada 2027 turun ke kisaran 30,70 persen dari capaian 2024 sebesar 37 persen. Ini hanya bisa dicapai melalui sinergi semua pihak,” jelasnya.
Prioritas kedua adalah peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Pemerintah akan mendorong hilirisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, hingga pariwisata, serta memperkuat UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif.
Program seperti OVOP (One Village One Product), OCOP (One Community One Product), dan OSOP (One School One Product) juga akan terus diperkuat, termasuk pemasaran melalui NTT Mart dan platform digital.
Prioritas ketiga yakni peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar. Sebagai daerah kepulauan, NTT membutuhkan penguatan transportasi, logistik, air bersih, sanitasi, listrik, serta pengembangan kawasan strategis dan wilayah perbatasan.
Selanjutnya, prioritas keempat adalah penguatan ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Pemerintah akan fokus pada adaptasi perubahan iklim, pengelolaan sampah, ketahanan pangan dan air, serta peningkatan kapasitas menghadapi bencana.
Sementara prioritas kelima adalah penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan, pengelolaan aset, percepatan digitalisasi, serta integrasi data pembangunan.
“Kita ingin setiap kebijakan dilaksanakan secara tepat sasaran, efisien, dan akuntabel,” tegasnya.
Gubernur Melki juga optimistis berbagai kebijakan tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi NTT menjadi lebih kuat dan inklusif. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 meningkat di atas capaian 2025 sebesar 5,14 persen, dengan sektor konstruksi, pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta akomodasi dan makanan-minuman sebagai motor utama.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 2,30 hingga 2,89 persen, serta menekan angka kemiskinan di bawah capaian 2025 sebesar 17,5 persen.
Gubernur menegaskan, Musrenbang menjadi forum penting untuk menyelaraskan aspirasi pembangunan dari tingkat desa hingga provinsi agar sejalan dengan agenda nasional.
“Musrenbang ini harus mampu menghasilkan program yang inovatif, realistis, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi pentahelix antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sebagai kunci percepatan pembangunan NTT yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Anggota DPD RI Abraham Paul Liyanto, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT, unsur Forkopimda, para kepala daerah se-NTT, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.(Sys/ST).