TAKARI – Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menghadiri rapat koordinasi di Kantor Camat Takari, Kabupaten Kupang, Jumat (17/4/2026), guna memperkuat tata kelola pertambangan mineral bukan logam agar berjalan lebih tertib, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Kabupaten Kupang, Bupati Timor Tengah Selatan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pertemuan ini difokuskan pada penataan aktivitas tambang galian C di kawasan Sungai Noelmina yang selama ini menjadi perhatian karena melibatkan lintas wilayah kabupaten.

Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus berpijak pada prinsip keadilan dan amanat konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam rapat tersebut, Gubernur menyoroti lima aspek utama yang menjadi fokus pembenahan dalam pengelolaan tambang di kawasan Noelmina.

Pertama, aspek teknis operasional tambang agar seluruh kegiatan berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan persoalan baru. Kedua, dampak lingkungan, di mana setiap aktivitas di bantaran sungai wajib diimbangi dengan upaya rehabilitasi kawasan secara serius.

Ketiga, skema pembagian hasil yang harus jelas dan adil antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pelaku usaha, serta masyarakat setempat.
“Jangan sampai yang untung hanya satu pihak, sementara masyarakat sekitar justru dirugikan,” tegasnya.

Keempat, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Ia menegaskan bahwa perusahaan wajib menyisihkan sekitar dua hingga tiga persen dari keuntungan untuk masyarakat terdampak agar manfaat kegiatan usaha benar-benar dirasakan secara langsung.

Kelima, aspek keamanan. Pemerintah tidak ingin muncul konflik sosial akibat ketidakadilan dalam pengelolaan tambang.
“Kita ingin semuanya transparan, terukur, dan disepakati bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa persoalan Noelmina merupakan isu lintas wilayah sehingga memerlukan penanganan bersama secara bijak dan adil.

Pemerintah Provinsi NTT, lanjutnya, berkomitmen menertibkan praktik pertambangan agar tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.(Sys/ST).