LABUAN BAJO – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Komisi IX DPR RI mendorong percepatan operasional layanan Catheterization Laboratory (Cath Lab) di RSUD Komodo, Labuan Bajo. Fasilitas tersebut dinilai mendesak untuk menangani pasien serangan jantung secara cepat, baik masyarakat maupun wisatawan, sehingga tidak lagi terkendala rujukan ataupun persoalan administrasi.
Dorongan itu mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke RSUD Komodo dan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat, Jumat (24/7/2026).
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengatakan RSUD Komodo memiliki posisi strategis karena tidak hanya melayani masyarakat Manggarai Barat, tetapi juga menjadi rumah sakit rujukan bagi wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas nasional.
“RSUD Komodo memiliki peran strategis, bukan hanya melayani masyarakat Manggarai Barat, tetapi juga menjadi penopang layanan kegawatdaruratan bagi wisatawan di Labuan Bajo. Kami terus memperkuat fasilitas kesehatan ini, namun masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam pemenuhan dokter spesialis dan alat kesehatan strategis,” kata Johni.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dan diikuti sejumlah anggota komisi, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Wakil Bupati Yulianus Weng, jajaran BPJS Kesehatan, manajemen RSUD Komodo, serta dokter spesialis jantung.
Dalam pertemuan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Kamal menegaskan penanganan pasien serangan jantung memiliki batas waktu kritis atau golden period selama 120 menit. Karena itu, pasien tidak boleh kehilangan kesempatan memperoleh tindakan pemasangan ring jantung hanya karena terhambat proses administrasi maupun kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi langsung menginstruksikan manajemen RSUD Komodo agar segera mengoperasikan kembali layanan Cath Lab. Ia juga memastikan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat siap menjamin pembiayaan pasien darurat yang belum ditanggung BPJS Kesehatan, termasuk pasien rujukan dari kabupaten lain di NTT.
“Jika ada yang membutuhkan pelayanan darurat, kita layani dan pemerintah daerah yang mengurus pembiayaannya,” tegas Edistasius.
Sementara itu, BPJS Kesehatan menyatakan siap mempercepat proses kredensialing layanan kardiointervensi setelah seluruh dokumen diajukan oleh manajemen RSUD Komodo. Asisten Deputi Direksi Kerja Sama Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan, dr. Nur Indah Yuliaty, mengatakan proses administrasi akan dibuat lebih fleksibel sehingga kerja sama layanan Cath Lab tidak perlu menunggu siklus reguler.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene meminta BPJS Kesehatan terus melakukan pendampingan kepada rumah sakit, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dan administrasi pelayanan. Menurutnya, komunikasi yang baik antara BPJS dan rumah sakit sangat penting agar pelayanan kepada pasien tidak terganggu akibat persoalan birokrasi.
Komisi IX DPR RI juga mengapresiasi para dokter spesialis jantung dan seluruh tenaga kesehatan RSUD Komodo yang tetap memberikan pelayanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus kawasan destinasi wisata super prioritas.
Kunjungan kerja tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, salah satunya memastikan setiap pasien serangan jantung yang membutuhkan tindakan darurat melalui fasilitas Cath Lab harus segera memperoleh pelayanan tanpa terhambat persoalan administrasi maupun proses klaim pembiayaan. (ST/Ant)
Editor: Agus S