ALOR – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, mendorong UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Alor untuk terus melakukan inovasi dan terobosan dalam pengelolaan sektor kehutanan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan Wagub saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD KPH Kabupaten Alor, Senin (22/6/2026), yang diterima oleh Pelaksana Tugas Kepala KPH Kabupaten Alor, Arly Marthen Ketty, bersama seluruh jajaran.

Dalam kunjungan tersebut, Wagub menerima paparan mengenai kondisi kawasan hutan di Kabupaten Alor yang mencakup sekitar 105 ribu hektare. Kawasan tersebut terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hingga taman wisata alam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah.

Plt Kepala KPH Kabupaten Alor, Arly Marthen Ketty, menjelaskan bahwa sumber PAD yang saat ini dikelola berasal dari hasil hutan bukan kayu, seperti porang, kunyit kering, kemiri, serta jasa perhitungan spasial untuk wilayah di luar kawasan hutan.

Namun demikian, menurutnya, masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi pendapatan daerah, di antaranya belum maksimalnya pungutan terhadap pelaku usaha dan menurunnya harga beberapa komoditas hasil hutan.

“Sejumlah kendala masih dihadapi, seperti belum optimalnya pungutan terhadap pelaku usaha serta menurunnya harga beberapa komoditas hasil hutan yang berdampak pada penerimaan daerah,” ungkap Arly.

Selain persoalan PAD, Wagub Johni Asadoma juga menyoroti masalah sertifikasi lahan yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Alor. Ia menilai masih banyak kawasan hutan maupun lahan milik masyarakat yang belum memiliki sertifikat sehingga memerlukan pendataan dan penanganan yang lebih serius.

Untuk itu, ia meminta UPTD KPH memperkuat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional guna mempercepat proses sertifikasi lahan. Menurutnya, kepastian legalitas lahan sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus mendukung tata kelola kawasan hutan yang lebih baik.

“Koordinasi dengan BPN harus terus diperkuat agar persoalan sertifikasi lahan dapat diselesaikan secara bertahap. Kepastian hukum atas lahan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan mendukung pengelolaan kawasan hutan yang lebih tertib,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wagub meminta seluruh persoalan yang dihadapi UPTD KPH didokumentasikan dan dilaporkan secara rinci, termasuk berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dana yang telah masuk ke kas daerah secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam arahannya kepada para aparatur sipil negara, Johni Asadoma mengingatkan pentingnya menjaga disiplin kerja, meningkatkan kreativitas, serta menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, berbagai komoditas hasil hutan bukan kayu seperti kemiri, pinang iris kering, dan komoditas unggulan lainnya masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengakhiri kunjungannya, Wagub menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran UPTD KPH Kabupaten Alor. Ia berharap realisasi PAD sektor kehutanan terus meningkat dan mampu mencapai minimal 75 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

“Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran. Teruslah bekerja dengan semangat, disiplin, kreatif, dan inovatif agar potensi kehutanan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Sys/ST).