ALOR – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTT untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, efisien, dan transparan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Alor, Rabu (3/6/2026) malam.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Ketua DPRD Kabupaten Alor Paulus Brikmar, perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, BPJS Ketenagakerjaan, para Sekretaris Daerah, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari seluruh kabupaten/kota di NTT.
Dalam arahannya, Johni Asadoma menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD wajib memberikan dampak optimal dan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh pemerintah daerah harus cermat, efisien, dan transparan dalam mengelola keuangan daerah,” tegas Johni.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah menyelaraskan program pembangunan daerah dengan program prioritas nasional serta prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi NTT. Menurutnya, sinkronisasi program menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dari tingkat pusat hingga daerah.
“Belanja daerah harus difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan prioritas nasional dan prioritas pembangunan Provinsi NTT sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan dampak yang optimal,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT juga mengumumkan target perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 100 ribu pekerja rentan di seluruh wilayah NTT melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Johni, program tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap risiko pekerjaan.
“Langkah ini merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi pekerja yang paling membutuhkan,” katanya.
Selain menyoroti belanja daerah, Wagub juga mengungkapkan masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah di NTT. Hingga saat ini, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kumulatif masih berada pada angka 10,04 persen.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Johni meminta seluruh kepala daerah mempercepat digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan layanan kepada masyarakat sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
Ia menegaskan bahwa kemajuan Provinsi NTT sangat bergantung pada kemajuan seluruh kabupaten dan kota yang ada di dalamnya.
“Provinsi yang maju karena kabupaten maju. Karena itu, kita harus bekerja bersama dan mulai melakukan penyesuaian sejak sekarang agar struktur APBD semakin sehat, produktif, dan mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Bakeuda NTT, Heronimus Hayantowati, selaku Ketua Panitia, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh wilayah NTT.
Sementara itu, Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Alor untuk terus menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan secara simbolis santunan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur.(Sys/ST).