LOMBOK BARAT – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).

Forum yang diikuti para gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kehadiran Johni Asadoma menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi PAD sekaligus memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

Rapat kerja dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Bima Arya Sugiarto. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai salah satu sumber strategis untuk meningkatkan PAD.

Menurut Bima Arya, pengelolaan Pajak Air Permukaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga harus menjadi bagian dari reformasi tata kelola sumber daya air yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan teknologi melalui digitalisasi alat ukur pengambilan air, penerapan sistem pengawasan yang lebih akurat, serta penyempurnaan mekanisme pembagian hasil yang lebih proporsional berdasarkan panjang sungai maupun luas daerah tangkapan air.

Selain itu, pemerintah pusat berkomitmen mendukung penyempurnaan regulasi guna memperkuat tata kelola Pajak Air Permukaan di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga menekankan pentingnya penguatan sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Ia meminta pemerintah provinsi terus membangun ekosistem UMKM melalui kemudahan perizinan, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kemitraan, hingga percepatan transformasi digital agar semakin kompetitif.

Tak hanya itu, Bima Arya memaparkan sejumlah strategi peningkatan PAD, antara lain melalui pengelolaan anggaran yang efektif, optimalisasi aset daerah, penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), fasilitasi investasi, serta penyusunan tata ruang yang terintegrasi sebagai fondasi pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa APPSI memiliki peran penting sebagai wadah kolaborasi antarpemerintah provinsi dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah sekaligus memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat.

Turut mendampingi Wakil Gubernur NTT dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Selfi Nange, Sekretaris BPAD Provinsi NTT Florianus Napal, serta Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi NTT Patrik Neonbeni.(Sys/ST)