ATAMBUA – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma meminta jajaran UPTD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Wilayah Kabupaten Belu bekerja lebih keras, cerdas, dan strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor UPTD Bapenda Belu di Atambua, Rabu (1/7/2026).
Dalam arahannya, Johni mengungkapkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT pada semester pertama 2026 baru mencapai sekitar 22 persen dari target Rp2,7 triliun. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi “lampu kuning” yang harus segera direspons dengan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
“Harapan besar masyarakat NTT ada di pundak jajaran Samsat. Tingkatkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja strategis agar target PAD bisa tercapai,” tegas Johni.
Berdasarkan laporan UPTD Bapenda Belu, dari total 69.092 kendaraan yang terdaftar, baru 21.123 kendaraan atau 28,05 persen yang telah membayar pajak. Sementara 71,95 persen lainnya masih menunggak.
Meski demikian, penerimaan daerah menunjukkan tren positif. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada semester I 2026 mencapai Rp6,65 miliar atau naik 10,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melonjak 54,24 persen menjadi Rp3,46 miliar.
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, UPTD Bapenda Belu terus mengembangkan berbagai inovasi layanan, seperti Samsat Keliling, Samsat Corner, penagihan door to door, notifikasi melalui WhatsApp Blast, hingga operasi penertiban bersama aparat terkait.
Johni juga meminta UPTD Bapenda Belu menargetkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan mencapai 70–75 persen hingga akhir tahun 2026. Menurutnya, keterbatasan jumlah pegawai tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kinerja.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan kerja keras. Kita harus bekerja lebih cerdas, memanfaatkan teknologi, membangun kolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.Jika ditujukan untuk media online, judul ini lebih kuat karena langsung menonjolkan isu utama, yakni target PAD dan dorongan peningkatan kepatuhan pajak kendaraan. (Sys/ST).